Lebih dari 100 juta orang menggunakan Snapchat setiap hari karena mereka merasa bebas untuk bersenang-senang dan mengekspresikan diri. Kami sangat menganggap serius keamanan dan privasi semua ekspresi diri tersebut. Itulah sebabnya hari ini kami mengajukan berkas perkara yang mendukung Apple dalam perselisihannya dengan FBI.
Inti perselisihan ini adalah iPhone terkunci milik Syed Rizwan Farook, salah satu teroris di balik serangan teror San Bernardino. FBI tidak bisa membuka iPhone tanpa bantuan teknis dari Apple, jadi FBI memberi perintah pengadilan agar Apple mengembangkan kode iOS baru untuk membuat "pintu belakang" ke ponsel tersebut.
Artinya satu hakim federal memerintahkan teknisi Apple untuk meretas perangkat lunaknya sendiri. Pemerintah tidak pernah memberikan—apalagi mengizinkan—kuasa penggeledahan sedemikian besarnya yang mendikte perusahaan swasta untuk merancang (atau membongkar) produknya sendiri.
Namun yang menjadi masalah bukan hanya tentang kebebasan suatu perusahaan untuk merancang produknya sendiri. Bahaya sebenarnya dari putusan ini adalah ancaman bagi keamanan informasi dan komunikasi milikmu. Di Snapchat, orang-orang mempercayai kami untuk mengirim konten mereka dengan cara yang membuat mereka merasa bebas menjadi diri sendiri. Jika pengadilan tiba-tiba meminta kami merancang ulang produk kami untuk menyimpan setiap Snap yang telah dikirim, layanan kami tidak akan sama lagi. Itulah sebabnya kami mendukung Apple.
Kami ingin menekankan bahwa kami mengutuk kejahatan luar biasa yang terjadi di San Bernardino, dan menyampaikan simpati yang terdalam bagi para korban dan keluarga. Snapchat melaknat teroris juga pelaku tindak kejahatan lain. Kami membuktikannya dengan bekerja sama dengan penegak hukum saat kami mendapatkan permintaan sah untuk membantu. Pada enam bulan pertama di 2015 saja, kami memproses lebih dari 750 somasi, perintah pengadilan, izin penggeledahan, dan permintaan hukum lainnya. Kamu bisa membaca detailnya dalam laporan transparansi kami.
Namun ada perbedaan besar antara memberikan informasi yang kami punya kepada pemerintah dan dipaksa merancang ulang produk kami untuk memberikan akses yang saat ini tidak dimiliki siapa pun. Jika satu hakim bisa memaksa Apple untuk membuat pintu belakang untuk ponselnya, hakim lain juga bisa memaksa kami melanggar perlindungan data kami.
Ada hal lain yang sangat mengganggu kami terkait keputusan ini. Satu-satunya hal yang bisa digunakan pemerintah sebagai dasar untuk kekuasaan baru yang sangat besar ini adalah undang-undang yang disahkan tahun 1789. Ini bukan saltik. Hukum yang ditulis lebih 220 tahun lalu oleh Kongres pertama—badan legislatif yang belum membayangkan kehadiran ponsel, apalagi ponsel pintar—adalah satu-satunya pembenaran yang digunakan pemerintah untuk mengakali proses demokrasi.
Kita sebagai sebuah bangsa harus melakukan percakapan penting terkait cara menyeimbangkan kebutuhan mempertahankan keamanan nasional yang sangat penting serta kebutuhan menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi yang sama pentingnya. Kami menyambut baik diadakannya percakapan tersebut. Namun percakapan tersebut harus dilakukan sebagaimana biasanya: melalui praktik demokrasi di hadapan Kongres. Mengizinkan satu hakim memaksakan mandat baru yang radikal pada perusahan teknologi bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan perdebatan penting ini.
Inilah saatnya legislator, pelaku bisnis, dan konsumen melakukan percakapan terbuka terkait boleh tidaknya pemerintah mengatur cara pelaku bisnis merancang produk.
Evan Spiegel